Penulis: M.Alfarizi
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi
Krisis di Balik Juru Bicara: Mengapa Komunikasi Pemerintah Kita Kerap Kalah Cepat di Era Viral?
Di era kiwari, di mana algoritma media sosial mendikte arus informasi, kebijakan publik tidak lagi diuji semata-mata di ruang sidang parlemen, melainkan di lini masa. Memasuki tahun 2026, lanskap komunikasi politik dan pemerintahan di Indonesia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan warganet dalam merespons, membedah, dan tak jarang mengkritik sebuah kebijakan kerap kali melampaui kesiapan pemerintah dalam memberikan penjelasan. Pertanyaan mendasarnya adalah: mengapa mesin komunikasi pemerintah yang didukung oleh birokrasi masif dan sumber daya tak terbatas, sering kali terlihat gagap dan tertinggal di era viral ini?
Untuk menjawab tantangan disinformasi dan fragmentasi narasi, pemerintah sejatinya telah mengambil langkah strategis melalui sentralisasi komunikasi, salah satunya dengan penguatan eksistensi Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom RI). Lembaga ini diharapkan menjadi dirigen yang menyelaraskan orkestrasi kehumasan seluruh kementerian dan lembaga negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang berbeda. Alih-alih menjadi garda terdepan yang proaktif, tata kelola kelembagaan ini justru diwarnai oleh instabilitas internal, yang ditandai dengan bongkar-pasang pucuk pimpinan dalam waktu yang relatif berdekatan.
Instabilitas struktural ini membawa dampak domino yang fatal terhadap efektivitas Government Public Relations (GPR). Ketika sebuah lembaga komunikasi disibukkan oleh konsolidasi internal dan penyesuaian gaya kepemimpinan yang terus berubah, fungsi utamanya sebagai jembatan informasi antara negara dan warga akan terbengkalai. Akibatnya, kementerian dan lembaga di bawahnya kehilangan arah (standard operating procedure) yang kohesif. Dalam situasi krisis—misalnya saat muncul penolakan publik terhadap kebijakan ekonomi atau sosial—pemerintah sering kali baru merespons beberapa hari kemudian dengan pendekatan “pemadam kebakaran” (damage control) yang kaku, birokratis, dan tidak empatik.
Kegagapan ini berakar pada paradigma kehumasan yang masih usang. Banyak institusi negara masih menganggap komunikasi pemerintahan sebagai proses komunikasi satu arah (linier). Pemerintah merasa cukup dengan merilis siaran pers atau mengadakan konferensi pers formal, lalu berharap publik akan serta-merta memahami dan menerima kebijakan tersebut. Padahal, di era Web 3.0 dan media sosial yang interaktif, publik menuntut komunikasi dialogis. Ketika narasi pemerintah hanya bersifat instruksional dan menihilkan ruang dialektika, kekosongan informasi tersebut akan dengan cepat diisi oleh opini publik—yang sayangnya sering kali dibumbui oleh bias, spekulasi, hingga hoaks.
Lebih lanjut, kekalahan pemerintah dalam pertarungan narasi sering kali disebabkan oleh absennya empati dalam pesan yang disampaikan. Di saat masyarakat menjerit karena tekanan ekonomi, bahasa komunikasi yang digunakan oleh para pejabat publik dan juru bicara sering kali terlalu teknokratis, elitis, dan berjarak dari realitas akar rumput. Komunikasi pemerintahan yang baik tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak klarifikasi yang diunggah di akun resmi, melainkan dari seberapa baik negara mampu “mendengar”.
Oleh karena itu, transformasi komunikasi pemerintahan di tahun 2026 tidak bisa hanya mengandalkan pergantian figur juru bicara atau perombakan struktur badan komunikasi. Harus ada perubahan paradigma fundamental. Pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan Social Listening guna memetakan kekhawatiran dan ekspektasi publik jauh sebelum sebuah kebijakan diketuk palu. Kebijakan publik harus dikomunikasikan tidak hanya dengan bermodalkan data statistik yang dingin, tetapi juga dengan narasi yang memanusiakan audiensnya.
Pada akhirnya, krisis di balik juru bicara pemerintah bukanlah masalah siapa yang berbicara di depan podium, melainkan bagaimana sistem di belakang podium tersebut bekerja. Sentralisasi informasi melalui kelembagaan khusus tidak akan bernilai jika tidak dibarengi dengan stabilitas manajerial, kelincahan (agility) merespons isu, dan keterbukaan untuk menerima kritik. Selama pemerintah masih memposisikan dirinya sebagai “penguasa kebenaran tunggal” dan menutup telinga dari riuhnya aspirasi di ruang digital, maka selama itu pula komunikasi negara akan terus kalah cepat, dan pada gilirannya, mengikis legitimasi serta kepercayaan publik.
